Ketulusan Ibu Kembar di Tengah Kaum Marjinal

 

“Kami tidak membuka rekening untuk donasi atas anak-anak asuh kami, karena kami sangat takut akan korupsi” itulah sepenggal kalimat yang meluncur tulus dari Rosiati, salah satu dari ibu Kembar pendiri Sekolah Darurat Kartini.

Di suatu tempat yang mungkin terlewatkan dari gegap pembangunan. Di situ berdiri sebuah bangunan ala kadarnya, itulah Sekolah Darurat Kartini. Sekolah yang jauh dari layak di tengah hiruk pikuknya pembangunan kota Jakarta. Berada di bawah jembatan tol, di antara tumpukan sampah dan gubuk-gubuk kecil, tepatnya di Jalan Lodan Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.  Disitulah sekolah ini dibangun atas sumbangan dari PT Sriwijaya Air melalui Program Polisi Peduli Pendidikan.

Ibu kembar, Sri Rosiati dan Sri Irianingsih, sebagai penggagas sekolah darurat, mulai mendirikan sekolah darurat sejak tahun 1990. Setelah 22 tahun, dari sebuah ketulusannya, kini telah berkembang menjadi 101 lokasi pembelajaran untuk anak-anak kelas marjinal. Bahkan mulai tahun 2013, ibu kembar ini mulai melakukan pembinaan anak-anak TKI/W yang ada di Hongkong. Sungguh biaya yang tidak sedikit untuk melakukan hal ini. Namun, ibu kembar tetap tidak mau membuka rekening donasi, karena mereka sangat takut akan korupsi.

Sebuah ketulusan pula yang akhirnya bisa menelurkan putra bangsa dengan pendidikan S2 bahkan S3, yang akhirnya ikut mengajar di berbagai lokasi sekolah darurat Kartini. Namun, saat ini ibu kembar sedikit terganjal dengan aturan pendidikan yang ada saat ini. Di mana anak-anak didiknya yang ikut ujian nasional tahun 2013 diharuskan mempunyai kartu keluarga. Sungguh sulit bagi anak-anak ini, karena mereka tidak pernah meminta dilahirkan sebagai anak pemulung ataupun gelandangan seperti itu. Sedih rasanya melihat kenyataan yang mungkin terlewat ini, hingga tanpa terasa ibu-ibu dharma wanita tercenung dengan mata berkaca-kaca.

Upaya hukum untuk menghantar anak didiknya pun dilakukan oleh ibu kembar. Dengan didampingi LBH, mereka mengajukan tuntutan penyetaraan ke Mahkamah Konstitusi. Karena menurutnya, mencerdaskan anak bangsa telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 34.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s